Pj Gubernur Memaparkan Pencapaian Dan Tantangan Dalam Sektor Pendidikan Di Jawa Timur Kepada DPR

Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, mengungkapkan prestasi serta tantangan yang dihadapi dalam sektor pendidikan di daerah tersebut saat menerima kunjungan kerja khusus dari Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada hari Senin.

"Kami menyambut baik kedatangan rombongan anggota Komisi X DPR RI yang fokus pada pendidikan. Alhamdulillah, kami dapat berpartisipasi dalam kunjungan kerja ini. Kami percaya bahwa kegiatan ini akan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur," ujar Adhy.

Dalam forum ini, Adhy mengungkapkan prestasi pendidikan yang membanggakan, di mana Jawa Timur baru saja meraih kemenangan dalam Lomba Kompetensi Siswa Nasional untuk tingkat SMK dengan mempertahankan gelar juara umum.

"Alhamdulillah, dua hari yang lalu, Jawa Timur berhasil menjadi Juara Umum pada Lomba Kompetensi Siswa Nasional (LKS) SMK Tingkat Nasional ke XXXII Tahun 2024," ungkapnya.

Pada kompetisi ini, Jawa Timur berhasil mengumpulkan 37 medali, yang terdiri dari 15 medali emas, 10 medali perak, empat medali perunggu, dan delapan Medalillion for Excellent (MoE). Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh Jawa Tengah dan posisi ketiga oleh DKI Jakarta.

"Kualitas pendidikan di sekolah vokasi kita sangat baik, yang terbukti dari pencapaian ini. Selanjutnya, kita akan menantikan olimpiade sains untuk tingkat SMA yang akan datang," tambah Adhy.

Di sisi lain, setiap tahun, jumlah siswa-siswi SMA/SMK yang diterima di perguruan tinggi di Jawa Timur selalu menjadi yang terbanyak dan tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya.

"Ini adalah hal yang kami pertahankan. Dalam hal kebijakan, program, dan anggaran, terutama alokasi anggaran, pencapaiannya sangat tinggi, bahkan mencapai 26,2 persen," jelasnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Jawa Timur berkomitmen untuk terus memperbaiki mutu pendidikan di seluruh jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. 

Adhy juga mengungkapkan bahwa bantuan biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOP) untuk sekolah negeri dan swasta di Jawa Timur mencapai total Rp1,3 Triliun. 

"Anggaran BPOP ditujukan khusus untuk mendukung operasional sekolah. Kami percaya ini sangat penting karena kualitas sumber daya manusia berawal dari pendidikan di sekolah," ujar Adhy.

Selain itu, Adhy juga menguraikan bagaimana Pemerintah Provinsi memprioritaskan pemberian bantuan operasional honor kepada guru-guru SD, TK, dan PAUD, yang merupakan tanggung jawab Pemprov dalam mendukung pendidikan dasar.

Mengenai penerimaan peserta didik baru (PPDB), Adhy melanjutkan, meskipun terdapat kendala, namun tidak seberat tahun lalu. Hal ini terutama berkaitan dengan zonasi, domisili, dan jarak rumah.

"Masalah pasti ada. Namun yang terpenting adalah langkah-langkah yang harus diambil, termasuk solusi melalui inovasi sistem dan pendekatan tertentu," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Tim Komisi X DPR RI, Zainuddin Maliki, menyatakan bahwa pendidikan nasional merupakan alat perjuangan bangsa. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan, tetapi juga untuk membangun peradaban bangsa.

"Semua itu tercantum dalam pasal 31 UUD RI Tahun 1945. Membangun peradaban bangsa melalui peningkatan sumber daya manusia sebagai aset pembangunan," jelasnya.

Selanjutnya, Zainuddin juga menekankan bahwa Komisi X berkeinginan untuk melakukan transformasi pendidikan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia usaha, masyarakat, dan peserta didik, agar dapat menjadi agen perubahan dalam mencapai pendidikan yang berkualitas.

Dalam konteks PPDB, terdapat dinamika yang sangat bervariasi yang dapat dilihat dari aspek geografis, kondisi lembaga pendidikan, serta kualitas guru atau tenaga pendidik. Oleh karena itu, pelaksanaan PPDB perlu diawasi secara bersama-sama.

"Sistem zonasi dalam PPDB dirancang untuk mempermudah akses pendidikan demi mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik. Namun, dalam praktiknya, sistem ini menghadirkan berbagai tantangan," jelas Zainuddin.

Ia menambahkan, tantangan yang muncul meliputi ketimpangan fasilitas sekolah, variasi dalam kualitas pengajaran, masalah transportasi, perubahan alamat, serta manipulasi data alamat, tumpang tindih zona, kapasitas sekolah, dampak psikologis terhadap siswa, dan ketidakmerataan distribusi siswa.

"Untuk itu, kami mengadakan kunjungan kerja ini agar kita dapat berdiskusi dan bertukar ide demi kemajuan pendidikan di Indonesia," tuturnya.

Tag: Adhy Karyono DPR Jawa Timur Komisi X DPR RI Pendidikan Pj Gubernur